TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat kebijakan publik, Yanuar Nugroho, mengatakan banyaknya jumlah kementerian dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran berpotensi menghambat efisiensi dan eksekusi kebijakan. Sebab, kata dia, akan ada kementerian menangani bidang yang saling beririsan.
"Satu urusan yang mestinya bisa ditangani satu kementerian, kini akan butuh waktu dan sumber daya lebih banyak karena mesti ditangani banyak kementerian," kata Yanuar dikutip dari keterangan tertulis, Senin, 21 Oktober 2024.
Selain tidak efisien, banyaknya jumlah kementerian akan menyedot anggaran yang cukup besar. Sebab, selain menggaji menteri, akan ada penambahan pegawai hingga staf khusus di tiap kementerian baru.
Yanuar berpendapat obesitas jumlah kementerian tersebut akan memperlambat kinerja pemerintahan ke depan. Dia mengatakan butuh waktu enam bulan hingga satu tahun bagi k...
