TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Annisa Alfath, mengatakan, pemberhentian bantuan sosial (bansos) menjelang pemungutan suara pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 merupakan upaya pemerintah meredam politisasi dan risiko di lapangan.
"Terkait usulan DPR dan persetujuan Kementerian Dalam Negeri mengenai pemberhentian bansos selama masa pilkada, terdapat beberapa poin yang perlu dianalisa secara kritis, terutama terkait dengan dampaknya terhadap upaya meredam politisasi bansos dan risiko pelaksanaan kebijakan ini di lapangan," kata Annisa, Rabu, 13 November 2024, dikutip dari Antara.
Annisa mengungkapkan dalam banyak kasus, bansos bisa dijadikan alat kampanye oleh petahana atau kandidat tertentu untuk meraih dukungan masyarakat....