TEMPO.CO, Jakarta -- Calon pimpinan atau capim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Poengky Indarti mengatakan, lembaga antirasuah harus maksimal mengawasi kebocoran anggaran pasca-pemilu dan pilkada 2024. "Adanya pemerintahan yang baru, dikhawatirkan atau berpotensi adanya kebocoran anggaran oleh para pemangku kebijakan yang baru," ujar Poengky saat uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test capim KPK di Kompleks DPR/MPR Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 18 November 2024.
Eks Komisioner Kompolnas itu menyebutkan, kebocoran anggaran bisa saja terjadi karena para pejabat tersebut belum punya pemahaman atau pengetahuan. Akibatnya, terjadi kekeliruan di sana-sini ketika mengambil kebijakan. Oleh karena itu, dia menegaskan, KPK harus selalu mendampingi dan kemudian melakukan monitoring.
Monitoring dan pendampingan, kata Poengky, terutama diperlukan di daerah-daerah yang dianggap rawan korupsi. Selain itu, di d...