Respons Komisi II DPR terhadap Putusan MK Soal Pilkada Ulang Digelar pada 2025

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis, 14 November 2024, memutuskan pemilihan kepala daerah atau pilkada diulang paling lama satu tahun setelah kotak kosong pada pilkada calon tunggal dinyatakan menang. Menanggapi putusan MK itu, Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Dede Yusuf menilai satu tahun waktu yang cukup untuk mengevaluasi pilkada kembali digelar.

1. Homepage
2. Local
3. Respons Komisi II DPR terhadap Putusan MK Soal Pilkada Ulang Digelar pada 2025