TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengingatkan rencana pengentasan mafia tanah dan penuntasan konflik agraria yang disampaikan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid tidak sebatas lip service dan gertak sambal.
Menurut Dewi, perlu langkah konkret yang harus segera dilakukan agar penyelesaian konflik agraria bisa diatasi. "Supaya tidak mengulangi kegagalan-kegagalan pemerintah sebelumnya," kata Dewi dalam rilis resmi, Jumat 15 November 2024.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2024 di Jakarta, Kamis 14 November 2024, menyampaikan 60 persen sengketa dan konflik pertanahan melibatkan oknum internal dalam diri Kementerian ATR/BPN.
Menurut Dewi, hal ini sebenarnya bukan informasi baru, dan sudah men...