TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk tidak memprioritaskan figur calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berasal dari lembaga penegak hukum.
Staf Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Diky Anandya mengatakan figur capim dan calon dewan pengawas KPK yang berasal dari lembaga penegak hukum berpotensi besar memiliki loyalitas ganda.
"Ini tentu sangat berbahaya bagi integritas pemberantasan korupsi apabila figur tersebut menjabat," kata Diky, Jumat, 15 November 2024.
Figur yang memiliki loyalitas ganda, Diky menjelaskan, dapat menyebabkan muruah pemberantasan korupsi terdegradasi, bahkan hilang karena adanya konflik kepentingan.
"Apalagi jika pelaku memiliki pangkat yang jauh lebih tinggi, atau menjadi senior di lembaga," ujar dia.
Pun, Diky melanjutkan, secara ketentuan tidak ada at...