TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap KPU soal keabsahan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden dalam Pemilu 2024.
Putusan ini dibacakan secara elektronik pada Kamis, 24 Oktober 2024. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa gugatan PDIP tidak diterima, serta menghukum PDIP untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 342.000.
Majelis hakim PTUN Jakarta menyatakan gugatan yang diajukan oleh PDIP tidak dapat diterima. Dalam putusan yang dipublikasikan melalui laman SIPP PTUN Jakarta, hakim berpendapat bahwa gugatan ini tidak memiliki dasar hukum yang cukup kuat untuk diterima.
PDIP menyoalkan syarat usia calon wakil presiden yang diatur dalam PKPU saat Gibran mendaftar...
