Dosen Hukum UNS Ingatkan Potensi Abuse of Power dalam RUU KUHAP: Jangan Buru-buru Disahkan

TEMPO.CO, Jakarta - Dosen hukum dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Muhammad Rustamaji, mengatakan perlu adanya kajian mendalam dan diskusi publik untuk membedah revisi undang-undang Kitab Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP sebelum disahkan. Ia meminta DPR dan pemerintah tidak terburu-buru meskipun ada target regulasi itu digedok akhir tahun ini.

Menurut dia, publik masih khawatir terhadap sejumlah regulasi baru dalam revisi KUHAP. Salah satu pasal yang disorot berkaitan dengan kewenangan polisi untuk bisa melakukan penangkapan langsung. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 5 Ayat 2 Huruf a yakni penyidikan ...