TEMPO.CO, Jakarta - Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) menolak kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupa pengiriman anak-anak nakal atau berperilaku menyimpang ke barak militer untuk menjalani pembinaan.
"Pendekatan militeristik terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum atau memiliki latar belakang sosial bermasalah, tidak menyentuh akar persoalan yang sebenarnya, yakni kegagalan sistem pengasuhan di tingkat keluarga dan minimnya intervensi berbasis perlindungan anak di tingkat lokal," kata Direktur Eksekutif Yayasan PKPA Keumala Dewi, dilansir dari Antara, Selasa kemarin, 7 Mei 2025.
Menurut dia, banyak dari anak-anak tersebut justru merupakan korban dari pengabaian, kekerasan, atau disfungsi keluarga. Keumala Dewi berpendapat rehabilitasi pertama s...