Ketua DPR Ingatkan Kejagung soal Perlindungan Data Pribadi di Penyadapan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani mewanti-wanti potensi pelanggaran atas data pribadi yang bisa dilakukan oleh kejaksaan. Ini merespons Kejaksaan Agung yang menandatangani nota kesepemahaman dengan empat operator telekomunikasi yang memungkinkan pemerintah bisa menyadap informasi demi kepentingan hukum.

"Penegakan hukum sangat penting, tapi Kejaksaan harus memperhatikan hak atas perlindungan data pribadi karena hak privat adalah hak konstitusional,” ujar Puan dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Jumat, 27 Juni 2025.

Puan menekankan pentingnya menjaga batas antara kebutuhan penegakan hukum dan perlindunga...