DPR Minta Dedi Mulyadi Konsultasi dengan Pusat soal Kebijakan Pendidikan

TEMPO.CO, Jakarta -- Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Lalu Hadrian Irfani meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berkonsultasi terlebih dahulu dengan pemerintah pusat jika mengeluarkan kebijakan pendidikan. Lalu Hadrian heran dan menyesalkan sejumlah kebijakan pendidikan yang dibuat Gubernur Dedi karena dinilai tak berkomunikasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendidasmen).

Beberapa kebijakan yang dimaksudkan Lalu Hadrian adalah pengiriman anak ke barak militer, mengizinkan sekolah membuka kelas untuk 50 murid, dan yang terakhir masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) yang melibatkan militer dan polisi. “Kalau terus-menerus dibuat kebijakan seperti ini, kesinambungan program pendidikan tidak akan tercapai,” ujar dia di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 16 Juli 2025.

1. Homepage
2. Local
3. DPR Minta Dedi Mulyadi Konsultasi dengan Pusat soal Kebijakan Pendidikan