TEMPO.CO, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS menilai penunjukkan Muhammad Herindra sebagai Kepala BIN sarat kepentingan politik. Kekhawatiran tersebut disampaikan Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, menanggapi penunjukkan Herindra yang juga merupakan orang dekat presiden terpilih, Prabowo Subianto.
"Penggantian ini dilakukan saat hari-hari terakhir masa pemerintahan Jokowi. Artinya BIN ini sudah jelas akan terpolitisasi," kata Dimas melalui sambungan telepon, Rabu, 16 Oktober 2024.
Menurut Dimas, penunjukkan Herindra seharusnya tidak perlu melibatkan Jokowi yang akan lengser dalam waktu dekat. Sebelumnya Jokowi berkirim surat kepada DPR yang memuat permohonan pertimbangan Herindra sebagai kepala BIN, mengga...
