TEMPO.CO, Jakarta - Calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, menanggapi soal program Pulau Sampah yang sempat menjadi perbincangan saat Heru Budi Hartono menjabat sebagai Pj Gubernur. Mantan Sekretaris Kabinet ini menyatakan regulasi Pulau Sampah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Program Pulau Sampah diklaim sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan lahan pengelolaan sampah di daratan. Adapun yang mengusulkannya adalah Pemerintah Provinsi Jakarta. Namun pengajuan anggaran pembangunannya ditolak oleh Komisi D DPRD DKI Jakarta pada 15 Agustus 2024, karena berkaitan dengan pulau reklamasi yang belum jelas konsepnya.
Sebagai calon gubernur Jakarta, Pramono menyatakan belum bisa memutuskan apakah program Pulau Sampah bakal dilanjutkan atau diganti dengan alternatif solusi yang lain. “Jadi ...
