DPR Minta Pemerintah Tak Gegabah Terbitkan Izin Usaha Pertambangan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, Ratna Juwita Sari, meminta pemerintah berhati-hati saat menerbitkan izin usaha pertambangan. Hal itu ia kemukakan dalam merespons pencabutan empat izin usaha pertambang nikel yang beroperasi di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Pencabutan keempat izin itu, menurut Ratna, harus menjadi pemantik pemerintah untuk memperbaiki tata kelola sektor pertambangan secara menyeluruh. “Pemerintah tidak boleh gegabah dalam menerbitkan izin tambang. Setiap izin harus mel...